TVRINews, Bengkulu
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu mendorong penguatan ekosistem komoditas kelapa olahan melalui peningkatan akses keuangan dan sinergi antarpemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi hilirisasi serta meningkatkan daya saing komoditas kelapa di Provinsi Bengkulu.
Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pemetaan Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekosistem Komoditas Kelapa melalui Penguatan Akses Keuangan dan Sinergi Pemangku Kepentingan di Provinsi Bengkulu” yang diselenggarakan di Aula Singaran Pati, Kantor OJK Provinsi Bengkulu.
Kegiatan ini diikuti 70 peserta dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, instansi vertikal, pelaku usaha agribisnis, asosiasi petani, serta lembaga jasa keuangan (LJK).
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili Kepala Divisi Layanan Manajemen Strategis dan Koordinasi Regional Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Murtaza, menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem kelapa olahan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk bernilai tambah.
"Kami melihat peluang pengembangan ekosistem kelapa olahan untuk meningkatkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan menghasilkan produk bernilai tambah. Ini tidak hanya bermanfaat bagi petani, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai unit usaha dalam mengembangkan produk turunan kelapa," kata Murtaza, Minggu, 25 Oktober 2026.
Murtaza berharap pengembangan ekosistem kelapa olahan dapat dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan data sektor perkebunan rakyat tahun 2024, luas areal perkebunan kelapa di Provinsi Bengkulu mencapai 8.761 hektare dengan produksi sebesar 7.091 ton. Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sentra produksi terbesar dengan produksi 2.049 ton, diikuti Kabupaten Seluma sebesar 1.268 ton dan Kabupaten Kaur sebesar 1.181 ton.
Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas perkebunan, penguatan kelembagaan petani, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan produk turunan bernilai tambah. Saat ini, sebagian hasil panen masih dipasarkan dalam bentuk kelapa bulat atau kopra. Padahal, kelapa memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi beragam produk olahan, antara lain sabut kelapa, briket tempurung kelapa, air kelapa kemasan, dan virgin coconut oil (VCO).
Sementara itu, Fungsional Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Fitri Aryati, S.ST., M.Si., menyampaikan bahwa Provinsi Bengkulu masih termasuk dalam sepuluh provinsi dengan produktivitas kelapa terendah secara nasional.
"Provinsi Bengkulu masih termasuk dalam sepuluh provinsi dengan produktivitas kelapa terendah secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata kelola perkebunan kelapa rakyat, mulai dari peningkatan kualitas bibit, pemupukan, pemeliharaan tanaman, hingga pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan produktivitas kelapa," kata Fitri.
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Prof. Dr. Ir. Suharyanto, S.Pt., M.Si., menyampaikan bahwa satu pohon kelapa memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi beragam produk bernilai tambah, mulai dari sektor pangan dan kesehatan hingga pakan ternak serta industri rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Satu pohon kelapa memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi beragam produk bernilai tambah. Tidak hanya untuk sektor pangan dan kesehatan, kelapa juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak serta dikembangkan menjadi berbagai produk industri rumah tangga dan UMKM," ujar Suharyanto.
Diskusi tersebut mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengembangan ekosistem kelapa di Provinsi Bengkulu, antara lain kebutuhan peremajaan tanaman, penguatan kelembagaan petani, keterbatasan fasilitas pengolahan, infrastruktur, dan akses pasar.
Di sisi lain, peningkatan produktivitas, penguatan sentra produksi, dan pengembangan produk turunan menjadi peluang untuk mendorong hilirisasi komoditas kelapa.
Penguatan akses pembiayaan juga menjadi aspek penting dalam mendukung kebutuhan petani dan UMKM pengolahan kelapa. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui business matching antara pelaku usaha dan lembaga jasa keuangan, penyediaan pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha, serta penguatan dukungan penjaminan dan asuransi pertanian.
Untuk itu, diperlukan sinergi lintas pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), instansi terkait, pelaku usaha, asosiasi petani, dan lembaga jasa keuangan, guna memperkuat rantai pasok komoditas kelapa dari hulu hingga hilir.
OJK terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor jasa keuangan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah, memperkuat pengembangan usaha produktif, serta memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan.
