TVRINews, Bengkulu
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, bersama Panglima Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI, Letjen TNI Djon Afriandi, berkolaborasi merealisasikan program Karya Bakti Skala Besar (KBSB) di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut disampaikan saat keduanya melakukan pertemuan intensif terkait realisasi program KBSB di ruang kerja Ketua DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2026.
Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengatakan, kehadiran Panglima Kopassus dalam rangka koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB.
Menurutnya, Kopassus ditugaskan untuk terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).
"Kehadiran Panglima Kopassus Letjen Djon Afriandi pagi ini dalam rangka melakukan koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan kegiatan KBSB. Kopassus memang ditugaskan dan perlu terlibat aktif dalam agenda percepatan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T)," ungkap Sultan kepada awak media.
Terkait peran DPD RI, Sultan menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan semua pihak, khususnya kementerian dan lembaga terkait untuk turut berkolaborasi dalam program KBSB tersebut.
"TNI Angkatan Darat juga DPD RI sangat memahami bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat yang justru belum sepenuhnya disiapkan oleh negara. Sementara itu, di saat yang sama pemerintah daerah merasa sedang kekurangan anggaran," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Sultan, TNI AD melalui Kopassus berupaya serius melakukan terobosan pengabdian yang berorientasi pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat daerah melalui program KBSB.
Sementara itu, Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi mengungkapkan, program KBSB meliputi pembangunan jembatan, jaringan irigasi, sumur bor, hingga operasi katarak dan program sosial kemasyarakatan lainnya.
Jenis program tersebut merupakan hasil penampungan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dandim, Korem hingga Kodam di wilayah masing-masing.
"Mengapa kami perlu terlibat dalam agenda pembangunan di daerah tertinggal dan terdampak bencana, karena yang dibutuhkan masyarakat di daerah 3T dan daerah terdampak bencana adalah kecepatan dan efektifitas," tutupnya.
