TVRINews, Bengkulu
Direktur PT Rizki Putra Bersaudara, Abdul Rozak, tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkulu pada perkara pidana Nomor 312/Pid.B/2026/PN Bgl.
Ia didakwa dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait transaksi pembelian aspal dari PT Sinarbaai Mandiri senilai sekitar Rp5,5 miliar. Persoalan ini bermula pada 2018, ketika PT Rizki Putra Bersaudara membeli dan menerima pasokan aspal dari PT Sinarbaai Mandiri untuk menunjang kegiatan usaha dan pelaksanaan proyek bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Bengkulu.
Berdasarkan hasil penyelidikan, proyek tersebut diketahui telah dibayarkan pada 2021. Namun, alih-alih membayarkan kewajibannya kepada PT Sinarbaai Mandiri, PT Rizki Putra Bersaudara justru menyerahkan 14 lembar cek yang seluruhnya tidak dapat dicairkan karena saldo tidak mencukupi maupun rekening giro telah ditutup.
Penasihat Hukum PT Sinarbaai Mandiri, Bernard Kaligis mengapresiasi penanganan perkara oleh penyidik Polda Bengkulu. Menurutnya, proses hukum tersebut merupakan langkah penting bagi kliennya dalam memperjuangkan hak pembayaran yang belum diterima selama bertahun-tahun.
"Kami berharap persidangan ini dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana transaksi tersebut berlangsung, mulai dari penyerahan pasokan aspal oleh klien kami hingga timbulnya kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan, termasuk penyerahan 14 lembar cek yang tidak dapat dicairkan. Kami berharap seluruh fakta dan alat bukti dapat diuji serta dipertimbangkan secara objektif oleh Majelis Hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga keadilan bagi klien kami dapat terwujud," ujar Bernard.
Lebih lanjut, pihak PT Sinarbaai Mandiri berharap perkara ini dapat menjadi perhatian masyarakat Bengkulu, khususnya para pelaku usaha. Menurutnya, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut nilai transaksi sebesar Rp5,5 miliar, melainkan juga kepastian pembayaran dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Pelaku usaha yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan barang semestinya memperoleh kepastian atas hak pembayaran dari pihak pembeli.
Rencananya, sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 12 November 2026, dengan agenda mendengarkan eksepsi atau perlawanan dari terdakwa Abdul Rozak.
